Lingkup Jasa Hukum

Perkara / Kasus pidana khusus merupakan jenis perkara yang berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.

Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana yakni :
1. Tindak Pidana Korupsi
Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Subjek hukum dari tindak pidana korupsi bisa berupa korporasi dan pegawai negeri. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan kesejahteraan orang banyak. Bila dipandang secara normatif, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak tatanan kehidupan bangsa.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Pada Prinsipnya TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, seperti: korupsi, penyuapan, penyelundupan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran,perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia (RI) atau di luar wilayah Negara RI dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Apabila ada indikasi perbuatan pencucian uang, maka pihak Penyedia Jasa wajib melapor kepada PPATK dan PPATK dapat meneruskanya ke penyidik (Kepolisian).

3. Tindak Pidana Psikotropika
Psikotropika adalah obat atau zat baik alamiah serta sintesis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif. Obat-obatan ini mampu mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas perilaku dan mental para penggunanya. Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana penggunaan obat-obatan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 (UU Psikotropika). Jenis psikotropika yang sering disalahgunakan di masyarakat seperti ekstasi, shabu, amfetamin, obat penenang dumolid, lexotan, mogadon, pil koplo, LSD dan Mushroom.

4. Tindak Pidana Narkotika
Penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dipergunakan untuk kep
entingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penggunaannya secara ilegal dapat mengakibatkan penggunanya terjerat dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Contoh narkotika yang sering disalahgunakan adalah kanabis, mariyuana, morfin, heroin, petidin, kokain dan hashis.

5. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Subjek hukum undang-undang ini bisa berupa korporasi maupun perorangan. Adapun Transaksi elektronik yang dimaksud tersebut adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, komputer dan media elektronik lainnya.

6. Tindak Pidana Pornografi
Pornografi merupakan tindak kejahatan yang tercela dan berpotensi merusak tatanan norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengatur tindak pidana pornografi ini. Subjek hukum dari tindak pidana pornografi bisa berupa korporasi maupun orang.